Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membutuhkan anggaran sebesar Rp573 miliar untuk menyelamatkan upaya penyelamatan PT Industri Kapal Indonesia (IKI) yang vakum sejak 12 tahun terakhir. Namun, berapapun anggarannya, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo belum berpikir ke arah sana. Yang pasti, saat ini Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel ini masih terus melobi agar pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada Pemprov Sulsel untuk mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.Dia optimistis mampu menggerakkan kembali roda bisnis pembuatan kapal tersebut.
“Jika PT IKI ingin diselamatkan, serahkan kepada saya. Saya akan urus dengan jaminan jabatan. Fokus saya sekarang, bagaimana agar perusahaan strategis tersebut bisa diselamatkan sehingga kembali berproduksi,” jelasnya kepada SINDO,kemarin. Sebelumnya, keinginan untuk mengambil alih PT IKI sudah diungkapkan Syahrul Yasin Limpo di depan anggota DPR RI asal Sulsel di Hotel Mulia Senayan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta dukungan DPR RI untuk menggolkan program penyelamatan PT IKI.
Selain itu,dia juga menyatakan kesiapannya untuk menyelamatkan BUMN lainnya yang ada di Sulsel seperti Pabrik Gula Camming dan Pabrik Gula PG Bone. Dia menyatakan, keinginan pemprov untuk mengambil alih beberapa BUMN tersebut membutuhkan political will dari pemerintah pusat agar bisa direalisasikan secepatnya. Terkait dengan besarnya anggaran penyelamatan yang dibutuhkan, mantan Bupati Gowa ini mengungkapkan,persoalan dana tidak akan menjadi halangan.
Khusus penyelamatan PT IKI,pemprov telah menyiapkan langkah bagaimana menggerakkan bisnis PT IKI termasuk menyiapkan dan mencari dana sebesar Rp573 miliar. “Fokus sekarang, bagaimana pengelolaan PT IKI diserahkan dulu ke pemprov. Urusan dananya, itu belakangan, pemprov sudah siapkan strategi penyediaan dananya,”tegasnya. Secara terpisah,Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel Idrus Hafied mengatakan, pemprov telah melakukan komunikasi dengan Kementerian BUMN.Menurutnya,pemprov telah menyiapkan strategi pengelolaan beserta tim yang akan terlibat dalam proses penyelamatan BUMN di Sulsel. Jika penyerahan manajemen disetujui, operasionalisasi persero tersebut bisa segera dilakukan.
“Strategi pengelolaan beserta tim yang akan terlibat didalamnya sudah siap. Pemprov tengah menunggu respons dari Menteri BUMN karena suratnya baru saja masuk,” jelasnya kepada media massa, tadi malam. Menurutnya, jika diserahkan ke Pemprov Sulsel, PT IKI akan diarahkan sebagai pusat docking dan produksi kapal khususnya untuk kawasan timur Indonesia (KTI). Pangsa pasar Indonesia Timur dinilai potensial mengingat hanya ada dua perusahaan sejenis yakni di Makassar dan di Bitung Sulawesi Utara.
Menurut dia,upaya tersebut didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan PT IKI yang cukup memadai. Selain itu,perusahaan tersebut masih potensial dari segi docking kapal dimana tahun 2010 lalu masih membukukan pendapatan sebesar Rp38 miliar.“Dari pengamatan kami, yang bermasalah hanya manajemennya. Ini yang harus dibenahi, kalau SDM dan peralatannya sangat bagus,” tukasnya.
Hanya saja,dalam upaya penyelamatan PT IKI, Pemprov Sulsel terkendala pada adanya utang perusahaan sebesar USD12 juta.Utang tersebut berasal dari proyek pembuatan kapal yang disorder dari PT Pengadaan Armada Nasional (PANN) tahun 1996 lalu.Untuk mengerjakan proyek itu,PT IKI mendapatkan bantuan dari Departemen Keuangan berupa bantuan alat.
Kendala lain yang dihadapi yakni, adanya 14 unit kapal pesanan PANN yang tersisa dan tidak jadi diambil pemesannya. Kapal tersebut merupakan bagian dari proyek yang gagal pada 1998 lalu sehingga menyebabkan kebangkrutan di PT IKI hingga saat ini. Kapal-kapal tersebut kini memenuhi areal pelabuhan sehingga menyulitkan jika ada kapal baru yang ingin masuk melakukan docking.“ Kalau utangnya bisa diselesaikan, dalam waktu dekat, operasionalnya bisa dilakukan,” tandasnya.
DPRD Usulkan Jadi Mediator
Langkah Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk mengambil alih pengelolaan PT IKI disambut positif DPRD Sulsel. Hanya saja, sebelum proses itu dilakukan, Dewan berharap agar pemprov melakukan pengkajian ulang terhadap untung ruginya ketika mengelola BUMN tersebut. Ketua Komisi C DPRD Sulsel Buhari Kahar Muzakkar mengungkapkan, keputusan mengambil alih itu hanya untuk menyelamatkan perusahaan yang sudah kolaps sejak 1998 silam.
“Kalau hanya untuk menyelamatkan perusahaan itu,sebaiknya jangan diambil alih.Kalau pemprov mau membantu, lebih baik memosisikan diri sebagai mediator untuk mencari investor mengelola perusahaan tersebut,”katanya. Dia mengungkapkan, kalaupun hendak dikelola dengan tujuan peningkatan pendapatan daerah, sebaiknya melibatkan perusahaan daerah (perusda) dengan syarat harus dikelola secaraprofesional. Konsekuensidikelola Perusda,papar Ketua Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) ini, pemprov harus menyiapkan dana untuk kepesertaan saham. Demikian catatan online Kanghari Blog tentang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membutuhkan anggaran sebesar Rp573 miliar.
“Jika PT IKI ingin diselamatkan, serahkan kepada saya. Saya akan urus dengan jaminan jabatan. Fokus saya sekarang, bagaimana agar perusahaan strategis tersebut bisa diselamatkan sehingga kembali berproduksi,” jelasnya kepada SINDO,kemarin. Sebelumnya, keinginan untuk mengambil alih PT IKI sudah diungkapkan Syahrul Yasin Limpo di depan anggota DPR RI asal Sulsel di Hotel Mulia Senayan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur meminta dukungan DPR RI untuk menggolkan program penyelamatan PT IKI.
Selain itu,dia juga menyatakan kesiapannya untuk menyelamatkan BUMN lainnya yang ada di Sulsel seperti Pabrik Gula Camming dan Pabrik Gula PG Bone. Dia menyatakan, keinginan pemprov untuk mengambil alih beberapa BUMN tersebut membutuhkan political will dari pemerintah pusat agar bisa direalisasikan secepatnya. Terkait dengan besarnya anggaran penyelamatan yang dibutuhkan, mantan Bupati Gowa ini mengungkapkan,persoalan dana tidak akan menjadi halangan.
Khusus penyelamatan PT IKI,pemprov telah menyiapkan langkah bagaimana menggerakkan bisnis PT IKI termasuk menyiapkan dan mencari dana sebesar Rp573 miliar. “Fokus sekarang, bagaimana pengelolaan PT IKI diserahkan dulu ke pemprov. Urusan dananya, itu belakangan, pemprov sudah siapkan strategi penyediaan dananya,”tegasnya. Secara terpisah,Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Sulsel Idrus Hafied mengatakan, pemprov telah melakukan komunikasi dengan Kementerian BUMN.Menurutnya,pemprov telah menyiapkan strategi pengelolaan beserta tim yang akan terlibat dalam proses penyelamatan BUMN di Sulsel. Jika penyerahan manajemen disetujui, operasionalisasi persero tersebut bisa segera dilakukan.
“Strategi pengelolaan beserta tim yang akan terlibat didalamnya sudah siap. Pemprov tengah menunggu respons dari Menteri BUMN karena suratnya baru saja masuk,” jelasnya kepada media massa, tadi malam. Menurutnya, jika diserahkan ke Pemprov Sulsel, PT IKI akan diarahkan sebagai pusat docking dan produksi kapal khususnya untuk kawasan timur Indonesia (KTI). Pangsa pasar Indonesia Timur dinilai potensial mengingat hanya ada dua perusahaan sejenis yakni di Makassar dan di Bitung Sulawesi Utara.
Menurut dia,upaya tersebut didukung dengan sumber daya manusia (SDM) dan peralatan PT IKI yang cukup memadai. Selain itu,perusahaan tersebut masih potensial dari segi docking kapal dimana tahun 2010 lalu masih membukukan pendapatan sebesar Rp38 miliar.“Dari pengamatan kami, yang bermasalah hanya manajemennya. Ini yang harus dibenahi, kalau SDM dan peralatannya sangat bagus,” tukasnya.
Hanya saja,dalam upaya penyelamatan PT IKI, Pemprov Sulsel terkendala pada adanya utang perusahaan sebesar USD12 juta.Utang tersebut berasal dari proyek pembuatan kapal yang disorder dari PT Pengadaan Armada Nasional (PANN) tahun 1996 lalu.Untuk mengerjakan proyek itu,PT IKI mendapatkan bantuan dari Departemen Keuangan berupa bantuan alat.
Kendala lain yang dihadapi yakni, adanya 14 unit kapal pesanan PANN yang tersisa dan tidak jadi diambil pemesannya. Kapal tersebut merupakan bagian dari proyek yang gagal pada 1998 lalu sehingga menyebabkan kebangkrutan di PT IKI hingga saat ini. Kapal-kapal tersebut kini memenuhi areal pelabuhan sehingga menyulitkan jika ada kapal baru yang ingin masuk melakukan docking.“ Kalau utangnya bisa diselesaikan, dalam waktu dekat, operasionalnya bisa dilakukan,” tandasnya.
DPRD Usulkan Jadi Mediator
Langkah Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk mengambil alih pengelolaan PT IKI disambut positif DPRD Sulsel. Hanya saja, sebelum proses itu dilakukan, Dewan berharap agar pemprov melakukan pengkajian ulang terhadap untung ruginya ketika mengelola BUMN tersebut. Ketua Komisi C DPRD Sulsel Buhari Kahar Muzakkar mengungkapkan, keputusan mengambil alih itu hanya untuk menyelamatkan perusahaan yang sudah kolaps sejak 1998 silam.
“Kalau hanya untuk menyelamatkan perusahaan itu,sebaiknya jangan diambil alih.Kalau pemprov mau membantu, lebih baik memosisikan diri sebagai mediator untuk mencari investor mengelola perusahaan tersebut,”katanya. Dia mengungkapkan, kalaupun hendak dikelola dengan tujuan peningkatan pendapatan daerah, sebaiknya melibatkan perusahaan daerah (perusda) dengan syarat harus dikelola secaraprofesional. Konsekuensidikelola Perusda,papar Ketua Kerukunan Keluarga Luwu (KKL) ini, pemprov harus menyiapkan dana untuk kepesertaan saham. Demikian catatan online Kanghari Blog tentang Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel membutuhkan anggaran sebesar Rp573 miliar.